Press Release
UNAS = Standarisasi Pendidikan yang Gagal Total. evaluasi dan hapuskan!!!
Seperti yang sudah kita ketahui bersama, pelaksanaan UNAS tingkat SMA/Sederajat yang sedianya diadakan pada tanggal 15-18 April 2013 serentak di seluruh Indonesia tidak berjalan sebagaimana mestinya. Distribusi soal yang kacau dan perusahaan pemenang tender percetakan naskah soal UNAS yang tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu mengakibatkan 11 Provinsi "molor" melaksanakan UNAS. Padahal, "Proyek Pendidikan" yang digadang-gadang pemerintah sebagai acuan stabilisasi pendidikan nasional itu sudah menghabiskan trilyunan rupiah dana APBN, tentu jumlah yang dikeluarkan pemerintah dengan realitas yang ada tidak sepadan bahkan bisa dikatakan, pemerintah "Gagal" untuk yang kesekian kalinya dalam penyelenggaraan UNAS ini. Sudah jelas-jelas kemunduran pelaksanaan UNAS dibeberapa daerah sudah menyalahi prinsip dan azas keadilan, jika ada kendala seharusnya jadwal UNAS dimundurkan serempak agar tidak terjadi isu-isu buruk terutama tentang kebocoran soal dan jawaban. Akan tetapi nyatanya, pemerintah khususnya Kemendikbud tidak memikirkan hal tersebut.
DPR harus cermat dan evaluasi total
banyak hal yang harus dijadikan bahan evaluasi pelaksanaan UNAS tahun ini, bahkan DPR harus secara cermat dan tegas mengevaluasi pelaksanaan UNAS tahun ini yang kacau-balau ini. Bagaimana tidak? Mulai dari percetakan naskah soal yang tidak beres sehingga mengakibatkan UNAS mundur di beberapa daerah, munculnya mafia bocoran soal UN yang meresahkan sehingga merusak akhlaq dan moral pelajar peserta UN, bahkan tidak sedikit yang melakukan praktek ritual yang menyimpang seperti perdukunan, dan lain sebagainya hanya untuk lulus Ujian Nasional. Bagaimana pemerintah ingin membangun pendidikan nasional yamg baik jika dalam proses didalamnya tidak seperti yang diinginkan, kacau dan tidak tersistem dengan baik.
UNAS merusak karakter dan moral serta akhlaq pelajar, pelajar setiap harinya harus di-cekok'i dan ditakut-takuti dengan pelaksanaan UNAS seakan-akan UNAS adalah momen sakral dan menakutkan padahal tanpa pemerintah menyadari, mereka (pelajar) sudah menghabiskan waktu belajarnya selama 12 tahun bagi yang SMA, dan 9 tahun bagi yang SMP serta 6 tahun bagi yang SD, banyak hal yang mereka dapat antara lain pendidikan moral, etika, karakter dan semua itu seakan-akan hilang dihapuskan oleh 4 hari yang "sakral" yakni Unas (sebagian besar).
Maka, memperhatikan situasi dan kondisi serta pelaksanaan UNAS yang semakin tahun semakin kacau dan buruk, kami tidak ingin sistem pendidikan di negeri tercinta ini makin jelek dan tercoreng. Kami menganggap semua kebijakan pemerintah soal standarisasi pendidikan utamanya UNAS adalah "KEBIJAKAN YANG GAGAL DAN MEMALUKAN"
Kami juga merasa kebijakan "EKSPERIMEN (coba-coba)" ala Kemendikbud ini hanya pemborosan Uang negara via APBN dan menyengsarakan guru dan siswa se-Indonesia.
Maka, kami menuntut dan mendesak kepada DPR dan Pemerintah beberapa hal :
Kepada DPR :
1. Panggil dan evaluasi total seluruh unsur pelaksana dan penyelenggara UNAS termasuk Mendikbud
2. Panggil dan evaluasi salah satu perusahaan percetakan naskah UNAS (PT Ghalia Printing) yang gagal mencetak naskah soal unas tepat waktu. Kami merasa ada indikasi penyimpangan dalam pelaksanaan tender perusahaan tersebut
3. Desak pemerintah untuk menghapuskan UNAS dan memperbaiki serta membenahi alat dan sistem pendidikan terlebih dahulu.
Kepada Pemerintah :
1. Kepada Presiden Republik Indonesia bapak Susilo Bambang Yudhoyono, sudah jelas bahwa Mendikbud "Tidak Becus" dalam hal pelaksanaan dan penyelenggaraan UNAS, maka perlu dievaluasi dan dipertimbangkan posisi Jabatan Mendikbud yang saat ini, belum lagi banyak proyek-proyek pendidikan lain yang sangat meresahkan seperti halnya UN, Kurikulum 2013, dll
2. Benahi terlebih dahulu seluruh infrastruktur pendidikan di Indonesia baik fisik bangunan sekolah, alat pendidikan dan akses ke pusat pendidikan di daerah-daerah terpencil, kami tegaskan UN bukan standarisasi Pendidikan, UN jelas-jelas melanggar prinsip keadilan. Bagaimana mungkin penyama-rataan standarisasi pendidikan nasional ala UN, bagaimana nasib kawan-kawan kami di daerah terpencil? Dipulah terpencil? Di sekolah yang hampir rubuh? Kami mohon agar hal tersebug diperhatikan dengan baik dan seksama.
3. Hapuskan UNAS! Selamatkan etika, moral dan akhlaq pelajar Indonesia.
Demikian pernyataan dan tuntutan kami, semoga bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan menuju Pendidikan Nasional yang lebih baik, lebih maju, lebih bermartabat dan bermoral.
Hidup Pelajar Indonesia!!!
Nuun walqolami wama yasthuruun
More about → #RiseWithHope bicara soal UNAS.
UNAS = Standarisasi Pendidikan yang Gagal Total. evaluasi dan hapuskan!!!
Seperti yang sudah kita ketahui bersama, pelaksanaan UNAS tingkat SMA/Sederajat yang sedianya diadakan pada tanggal 15-18 April 2013 serentak di seluruh Indonesia tidak berjalan sebagaimana mestinya. Distribusi soal yang kacau dan perusahaan pemenang tender percetakan naskah soal UNAS yang tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu mengakibatkan 11 Provinsi "molor" melaksanakan UNAS. Padahal, "Proyek Pendidikan" yang digadang-gadang pemerintah sebagai acuan stabilisasi pendidikan nasional itu sudah menghabiskan trilyunan rupiah dana APBN, tentu jumlah yang dikeluarkan pemerintah dengan realitas yang ada tidak sepadan bahkan bisa dikatakan, pemerintah "Gagal" untuk yang kesekian kalinya dalam penyelenggaraan UNAS ini. Sudah jelas-jelas kemunduran pelaksanaan UNAS dibeberapa daerah sudah menyalahi prinsip dan azas keadilan, jika ada kendala seharusnya jadwal UNAS dimundurkan serempak agar tidak terjadi isu-isu buruk terutama tentang kebocoran soal dan jawaban. Akan tetapi nyatanya, pemerintah khususnya Kemendikbud tidak memikirkan hal tersebut.
DPR harus cermat dan evaluasi total
banyak hal yang harus dijadikan bahan evaluasi pelaksanaan UNAS tahun ini, bahkan DPR harus secara cermat dan tegas mengevaluasi pelaksanaan UNAS tahun ini yang kacau-balau ini. Bagaimana tidak? Mulai dari percetakan naskah soal yang tidak beres sehingga mengakibatkan UNAS mundur di beberapa daerah, munculnya mafia bocoran soal UN yang meresahkan sehingga merusak akhlaq dan moral pelajar peserta UN, bahkan tidak sedikit yang melakukan praktek ritual yang menyimpang seperti perdukunan, dan lain sebagainya hanya untuk lulus Ujian Nasional. Bagaimana pemerintah ingin membangun pendidikan nasional yamg baik jika dalam proses didalamnya tidak seperti yang diinginkan, kacau dan tidak tersistem dengan baik.
UNAS merusak karakter dan moral serta akhlaq pelajar, pelajar setiap harinya harus di-cekok'i dan ditakut-takuti dengan pelaksanaan UNAS seakan-akan UNAS adalah momen sakral dan menakutkan padahal tanpa pemerintah menyadari, mereka (pelajar) sudah menghabiskan waktu belajarnya selama 12 tahun bagi yang SMA, dan 9 tahun bagi yang SMP serta 6 tahun bagi yang SD, banyak hal yang mereka dapat antara lain pendidikan moral, etika, karakter dan semua itu seakan-akan hilang dihapuskan oleh 4 hari yang "sakral" yakni Unas (sebagian besar).
Maka, memperhatikan situasi dan kondisi serta pelaksanaan UNAS yang semakin tahun semakin kacau dan buruk, kami tidak ingin sistem pendidikan di negeri tercinta ini makin jelek dan tercoreng. Kami menganggap semua kebijakan pemerintah soal standarisasi pendidikan utamanya UNAS adalah "KEBIJAKAN YANG GAGAL DAN MEMALUKAN"
Kami juga merasa kebijakan "EKSPERIMEN (coba-coba)" ala Kemendikbud ini hanya pemborosan Uang negara via APBN dan menyengsarakan guru dan siswa se-Indonesia.
Maka, kami menuntut dan mendesak kepada DPR dan Pemerintah beberapa hal :
Kepada DPR :
1. Panggil dan evaluasi total seluruh unsur pelaksana dan penyelenggara UNAS termasuk Mendikbud
2. Panggil dan evaluasi salah satu perusahaan percetakan naskah UNAS (PT Ghalia Printing) yang gagal mencetak naskah soal unas tepat waktu. Kami merasa ada indikasi penyimpangan dalam pelaksanaan tender perusahaan tersebut
3. Desak pemerintah untuk menghapuskan UNAS dan memperbaiki serta membenahi alat dan sistem pendidikan terlebih dahulu.
Kepada Pemerintah :
1. Kepada Presiden Republik Indonesia bapak Susilo Bambang Yudhoyono, sudah jelas bahwa Mendikbud "Tidak Becus" dalam hal pelaksanaan dan penyelenggaraan UNAS, maka perlu dievaluasi dan dipertimbangkan posisi Jabatan Mendikbud yang saat ini, belum lagi banyak proyek-proyek pendidikan lain yang sangat meresahkan seperti halnya UN, Kurikulum 2013, dll
2. Benahi terlebih dahulu seluruh infrastruktur pendidikan di Indonesia baik fisik bangunan sekolah, alat pendidikan dan akses ke pusat pendidikan di daerah-daerah terpencil, kami tegaskan UN bukan standarisasi Pendidikan, UN jelas-jelas melanggar prinsip keadilan. Bagaimana mungkin penyama-rataan standarisasi pendidikan nasional ala UN, bagaimana nasib kawan-kawan kami di daerah terpencil? Dipulah terpencil? Di sekolah yang hampir rubuh? Kami mohon agar hal tersebug diperhatikan dengan baik dan seksama.
3. Hapuskan UNAS! Selamatkan etika, moral dan akhlaq pelajar Indonesia.
Demikian pernyataan dan tuntutan kami, semoga bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan menuju Pendidikan Nasional yang lebih baik, lebih maju, lebih bermartabat dan bermoral.
Hidup Pelajar Indonesia!!!
Nuun walqolami wama yasthuruun
